Bentuk pemerintahan Perancis setelah revolusi
 |
| Sumber gambar : IDN Times |
1. Monarki Konstitusional
Tanggal 14 Juli 1789, merupakan sebuah langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah revolusi, yaitu di bentuknya Pasukan Keamanan Nasional yang di pimpin oleh Jenderal Lafayette. Setelah itu, dibentuknya juga majelis konstituante yang bertujuan untuk menghapus hak-hak istimewa raja, bangsawan, dan para pemimpin gereja.
Dewan yang merancang undang-undang adalah Partai Feullant dan Partai Jacobin. Partai Feullant adalah partai yang bersifat pro terhadap raja yang absolut. Partai Jacobin yaitu partai yang menginginkan Perancis berbentuk republik. Pada tanggal 22 Januari 1793 pemerintahan Perancis berubah menjadi republik.
2. Pemerintahan Teror atau Konvensi Nasional
Pada masa ini pemegang kekuasaan dan wewenang pemerintah bersifat tegas, radikal, demi menyelamatkan negara. Pemerintahan teror dipimpin oleh Robespierre dari kelompok Montagne. Di bawah pemerintahannya, siapapun yang kontra terhadap revolusi akan dianggap musuh Perancis.
3. Pemerintahan Direktori atau Direktorat
Pada masa Direktori, pemerintahan dipimpin oleh lima orang warga negara terbaik yang disebut direktur. Masing-masing direktur memiliki tugasnya masing-masing dalam mengatasi masalah ekonomi, politik, sosial, pertahanan- keamanan dan keagamaan. Direktori dipilih oleh parlemen. Pada masa pemerintahan direktori, rakyat tidak mempercayai pemerintah karena sering terjadinya tindak korupsi terancamnya kesatuan nasional Perancis. Ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dimanfaatkan oleh Napoleon untuk merebut kekuasaan pada tahun 1799.
4. Pemerintahan Konsulat
Pemerintahan ini dibagi ke dalam tugas bagian, yaitu Napoleon sebagai konsulat I, Cambaseres sebagai II, dan Lebrun sebagai konsulat III. Akan tetapi kedepannya Napoleon berhasil memerintah sendiri. Di bawah pimpinan Napoleon, Perancis berhasil mencapai puncak kejayaannya. Pada tahun 1803, Napoleon berhasil menjadi kaisar Prancis yang dipilih melalui voting yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 1084.
5. Masa Pemerintahan Kaisar
Napoleon memulai menjalankan roda pemerintahan yang bersifat absolut. Hal ini tidak di sukai oleh rakyat Perancis. Napoleon memiliki keinginan untuk mengambilkan pemerintahan seperti dulu yaitu monarki. Ia akhirnya mengangkat saudara-saudaranya untuk menjadi pemimpin negara. Pemerintahan Napoleon disebut sebagai pemerintahan Nepotisme.
6. Pemerintahan Reaksioner
Rakyat Perancis tidak senang dengan sistem pemerintahan absolut yang dilakukan oleh Napoleon. Oleh karena itu rakyat Perancis memberikan peluang kepada keturunan raja Louis XVIII untuk menjadi raja kembali. Raja yang berkuasa pada sistem pemerintahan Reaksioner, selain Raja Louis XVIII adalah Raja Charles X (1824-1840) dan Raja Louis Philippe (1830-1848).
Itulah bentuk pemerintahan setelah revolusi Perancis. Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi anda. Terima kasih bagi anda yang sudah membaca artikel ini. Jangan lupa untuk share artikel ini. Semoga dapat bermanfaat bagi anda.
Komentar